Diplomasi Untuk Palestina
SEJAK zaman kerajaan-kerajaan jauh sebelum Indonesia merdeka, semangat maritim sudah menggelora di bumi pertiwi tercinta ini, bahkan beberapa kerajaan zaman itu mampu menguasai lautan dengan armada perang dan dagang yang besar. Pelaksanaan OOC 2018 di Indonesia merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ketergantungan ekonomi antar negara kawasan ASEAN akan terganggu dengan adanya, sengketa di Laut Cina Selatan. Karena itu, kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.
Laut adalah dasar dan wahana pembangunan ”Poros Maritim Indonesia” atau mungkin lebih tepat ”Jalur Maritim Indonesia” sebagai landasan budaya maritim ”yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudra” harus dilakukan berlandaskan kekayaan ekosistem laut Indonesia menuju pengembangan ekonomi maritim serta keamanan dan kedaulatan di laut.
Faktor dominan yang mempengaruhi sengketa internasinal di Kawasan Laut Cina adalah sengketa hukum laut internasional. Untuk itu, Indonesia perlu terlibat aktif di dalam berbagai forum internasional terkait. Terlepas dari pengadilan internasional dan pengadilan, ada beberapa badan penyelesaian perselisihan lainnya, khususnya World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia dan Permanent Court of Arbitration (PCA).
Korea Selatan menganggap bahwa Cina telah ditetapkan menurut hukum. Tensi tinggi kedua negara meningkat sejak bulan april 2005, ketika penghancur angkatan laut china mengarahkan senjatanya kearah Japanese Maritime Self-Defense Force P3-C di wilayah yang dekat dengan wilayah perairan yang masih disengketakan, dekat dengan Chunxiao. Two-state solution atau solusi dua negara menjadi satu-satunya cara untuk merealisasikan perdamaian sekaligus meredam konflik yang terjadi di Palestina dan Israel,” Presiden menekankan.
Diplomasi maritim perlu dirumuskan secara memadai sesuai nuansa abad ke-21 atau mengikuti nilai dan norma hukum internasional, sehingga tidak dengan mudah berubah menjadi gunboat diplomacy, menabrakan ke kapal ikan di kawasan tertentu atau menenggelamkan kapal ikan asing di wilayah tertentu. Karena betapapun juga Laut Cina Selatan, adalah merupakan wilayah jalur laut (sea lane) bagi navigasi internasional dan merupakan wilayah pelintasan (cross Dassage) yang paling ramai.
Ini berujung pada legenda pengkhianatan , 138 139 yang menyebut kekalahan Jerman bukan karena ketidakmampuannya melanjutkan peperangan (meski hampir satu juta tentara menderita wabah flu 1918 dan tidak bisa berperang), tetapi kegagalan publik merespon "panggilan patriotik"-nya dan dugaan sabotase perang internasional, terutama oleh kaum Yahudi, Sosialis, dan Bolshevik.
Oleh karena itu, dalam mengatasi potensi konflik di Laut Cina Selatan, diharapkan nilai-nilai positif yang dapat dicapai ASEAN melalui pengelolaan keamanan bersama regional (regional common security) harus dipromosikan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian berlandaskan kepentingan yang sama, sehingga semua negara kawasan, termasuk negara ekstra kawasan harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan jaminan keamanan kawasan di samping adanya konvergensi kepentingan masing-masing.
Namun begitu, bukan berarti Indonesia tidak mengikuti perkembangan situasi internasional dan memanfaatkannya demi kepentingan nasional. Pada bulan Juni 1975 Vietnam melakukan operasi besar-besaran dengan nama sandi Operasi Pembebasan Pulau Kita” dengan mengerahkan lebih 10.000 pasukan terdiri dari angkatan laut, darat dan udara dan menjarah serta mengusir pasukan-pasukan Cina dari sana.
pt. solid gold ='float:left;margin-right:10px;' src="http://maritimnews.com/wp-content/uploads/2017/05/Area-Patkor-300x200.png%22 width="256px" alt="laut china selatan memanas"/>
Modal dasar sebagai Negara Kepulauan dengan posisi strategis serta kekayaan sumberdaya alam yang begitu melimpah memberikan peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk merealisasikan Kodrat Tuhan” untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan paling strategis di dunia. Kelima, Presiden Jokowi menyerukan pentingnya kerja sama internasional untuk menghadapi ancaman ekstremisme dan terorisme.
Asia tenggara adalah bentuk dari regional yang tergabung dalam ASEAN 1967 (asosiation of southeast asia nation), yang ber-anggotakan Brunei Darussalam, Philipina, Laos, Kamboja, Malaysia,Indonesia, Nyanmar, Thailand, vietname dan Singapore. Dari Pihak TPN, mereka sudah mengumumkan secara terbuka keinginannya untuk bertemu dengan Pemerintah Indonesia guna membahas proses penyelesaian konflik Papua.
